Open source di pemda terancam molor

Open source di pemda terancam molor
oleh : Roni Yunianto

JAKARTA (Bisnis.com): Program pemerintah pusat mewajibkan penggunaan peranti lunak berbasis open source (sumber terbuka) di suluruh instansi pemerintah (pusat dan daerah) terancam molor.

Onno W. Purbo, Pakar Telematika dan penggiat open source,� mengatakan pada setiap pertemuan instansi, dari pemerintah daerah mengatakan mereka sangat mendukung dan sudah menggunakan software open source, namun kenyataannya sebaliknya.

Ketika dilakukan peninjauan langsung ke lapangan, tidak sedikit instansi pemerintah daerah di Pulau Jawa yang mengaku sudah menggunakan software open source ternyata masih menggunakan sistem operasi dari vendor tertentu, ujarnya di sela-sela pembukaan GCOS di Sangri-La Hotel Jakarta, hari ini.

Program menggalakkan penggunaan software open source di instansi pemerintahan memiliki beberapa tujuan, salah satunya menekan penggunaan produk bajakan.

Sistem operasi Windows keluaran Microsoft merupakan software yang paling banyak di bajak dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya di kantor instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Penggunaan piranti lunak berbasis open source juga diharapkan bisa meningkatkan pangsa industri kreatif di Indonesia dan menumbuhkan iklim usaha telematika.

Menjadi pengusaha open source tidak memerlukan modal besar seperti manufaktur. Pasar open source perlu diperbesar untuk meningkatkan peluang usaha, ujar Lolly Amalia Abdullah, Direktur Direktorat Telematika dan Aplikasi Departeman Komunikasi dan Informatika.

Lolly mengakui masih banyak instansi pemerintah khususnya di daerah yang belum menyadari pentingnya hal ini. Namun pihaknya optimistis penerapan open source di pemerintahan tidak akan molor.
Masih ada dua tahun untuk meningkatkan edukasi, tambahnya. (sut)

Sumber: Bisnis.Com
http://web.bisnis.com/gcos/1id143528.html